Tinjauan Filosofis, Sosiologis, Politis, Praktis, Pembentukan KUHP Baru

Secara Historis KUHP sekarang adalah warisan dari Pemerintah Belanda (Wetboek van Strafrecht) yang mulai berlaku secara formal di seluruh wilayah Republik Indonesia pada 20 September 1958 hingga sekarang. 

Filosofis

KUHP yang berlaku sekarang ini tidak mampu mengadaptasi keadaan, perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menciptakan keseimbangan berdasarkan nilai moral religius Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sosiologis     
KUHP yang mulai berlaku sejak tahun 1918 dan hingga saat ini, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat pada jaman sekarang ini dan kurang mencerminkan nilai-nilai yang menjadi falsafah hidup yang diyakini oleh bangsa Indonesia.

Politis,   
Setelah Negara Republik Indonesia merdeka, sudah seharusnya jika kita memiliki KUHP Nasional yang sesuai dengan jaman, kebutuhan dan aspirasi dari suatu bangsa yang merdeka. Selain itu, dimaksudkan sebagai manifestasi dari semangat nasionalisme yang menunjukan kedaulatan secara politis maupun secara yuridis.

Secara Praktis,

KUHP yang berlaku sekarang ini adalah W.v.S–N.I (Wetboek van Strafrect voor Nederlands Indie), Pemerintah Republik Indonesia belum pernah menerbitkan buku terjemahan dari W.v.S–N.I yang bersifat resmi sebagai pedoman, sehingga dalam masyarakat banyak beredar KUHP terjemahan dalam Bahasa Indonesia oleh para pakar hukum pidana menurut pemikirannya masing-masing, sehingga selalu terdapat perbedaan karena pemahaman terhadap spirit dan makna bahasa hukum Belanda yang ada dalam W.v.S–N.I.